Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kondisi nilai mata uang Indonesia. Sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, kebijakan pemerintah harus diatur dengan cermat agar dapat memberikan dampak yang positif terhadap penguatan mata uang kita.

Menurut ekonom senior, Dr. Sri Mulyani, “Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter sangat berpengaruh terhadap nilai mata uang suatu negara. Jika kebijakan tersebut diambil dengan tepat, maka nilai mata uang dapat menguat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.”

Namun, sayangnya tidak semua kebijakan pemerintah selalu memberikan dampak yang positif. Terkadang, kebijakan yang diambil justru dapat melemahkan nilai mata uang Indonesia. Hal ini dapat terjadi jika kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Sebagai contoh, kebijakan pemerintah yang melakukan peningkatan suku bunga acuan dapat membuat investor asing menarik investasinya dari Indonesia. Hal ini akan membuat nilai tukar rupiah melemah karena penurunan permintaan terhadap mata uang kita.

Menurut Lembaga Analisis dan Pengembangan Ekonomi (LAPEN), “Kebijakan pemerintah yang kurang bijaksana dapat membuat nilai mata uang Indonesia menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan bank sentral dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.”

Dalam menghadapi kondisi global yang tidak menentu, kebijakan pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nilai mata uang Indonesia. Diperlukan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional dan mampu mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi global.

Sebagai masyarakat, kita juga perlu lebih memahami peran kebijakan pemerintah dalam menentukan nilai mata uang kita. Dengan begitu, kita dapat memberikan dukungan dan masukan yang konstruktif agar kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.